Ketua BEM, saat mendengar masukan dari para pengurus

Rapat yang diikuti oleh segenap pengurus BEM ini, dibuka pada pukul 16.00 wib oleh Ahid Nurmanjaya , ketua Departemen Internal Kampus, sebagai penyelenggara. Kemudian dilanjutkan dengan pengantar dan perkenalan  dari ketua BEM STTN, Aulia Rahman I.F.P. Setelah itu, barulah presentasi dari masing-masing ketua departemen, untuk memperkenalkan program-program kerja yang akan mereka laksanakan, selama satu tahun kepengurusan nantinya.

hangatnya suasana kebersamaan antar pengurus BEM dalam Raker

Secara umum, rapat kerja berlangsung dengan tertib dan lancar. Saat terdengar adzan, rapat sengaja ditunda, untuk memberi kesempatan bagi para pengurus menjalankan ibadah shalat maghib secara berjama’ah. Setelah istirahat dan makan malam, raker kemudian dilanjutkan dengan presentasi dana angggaran oleh Syamsul Fallah selaku bendahara umum BEM.

Rapat kerja malam itu sendiri, dilaksanakan di pusat jajan makanan “kolam susu” pringwulung,  Depok – Sleman. Format raker yang dibuat santai dengan duduk secara lesehan tersebut  membuat para pesera raker semakin akrab antar satu dengan lainnya. Untuk rapat kerja sesi pertama ini, sementara baru  ketua, bendum+ divisi dana usaha (danus), departemen internal kampus (inka), departemen hubungan luar kampus (hubluka) dan departemen pengembangan mahasiswa (pema) serta departemen riset dan teknogi (ristek) yang mempresentasikan prokernya. Sedangkan untuk presentasi proker departemen lainnya akan disampaikan pada raker sesi kedua yang akan diselenggarakan dalam waktu dekat ini. (astro)

puket III menandatangani berita acara pelantikan

Prosesi pelantikan berjalan secara tertib dan hikmat. Diawali dengan pembacaan SK pegangkatan, pembacaan sumpah jabatan, penandatanganan surat berita acara dan sambutan oleh PUKET III. Pengurus BEM yang dilantik berjumlah 30 orang, dan terbagi dalam beberapa departemen dan divisi. Untuk tahun ini, SDM BEM sendiri diambil dari 3 angkatan yaitu 2009, 2010 dan 2011 serta 3 prodi. Menurut ketua BEM terpilih, hal ini sengaja dilakukan agar BEM terdiri dari perwakilan semua kelas, sehingga aspirasi mahasiswa dapat langsung tersalur kepada pihak BEM.

Dalam sambutannya, Drs. Supriyono, M.Sc selaku puket III juga mengajak kepada seluruh pengurus BEM agar bekerja secara serius dan semangat. Beliau juga menitip tugas-tugas kepada setiap departeman untuk direalisasikan dalam program kerja. ‘Saya ada di belakang Anda !’ Ujarnya.

foto bersama PUKET III dan Pengurus BEM 2012

Acara ditutup oleh doa yang dibawakan oleh Julfa Muhammad Amda. Kemudian dilanjutkan dengan foto bersama PUKET III dan seluruh pengurus. (astro)

Banyak alasan mengapa mahasiswa menjadi apatis, pertama hedonisme (gaya hidup berhura-hura yang hanya mementingkan kesenangan dan kenikmatan duniawi) secara perlahan merasuki kaum muda-mudi, tak terkecuali mahasiswa. Mahasiswa kini tak bisa lagi secara universal disebut kaum intelektual atau pembawa perubahan. Hedonisme telah merubah banyak diantara mereka dari kutu buku menjadi pencinta club malam, narkoba atau miras. Pergeseran perilaku ini tak bisa dilepaskan dari pengaruh arus globalisasi sehingga cenderung sangat sulit dibendung.

Organisasi seharusnya mampu memberikan kesibukan kepada mereka sehingga tak ada waktu untuk terjebak pada perilaku menyimpang ini. Gelarlah kegiatan-kegiatan yang bersifat sosial seperti baksos atau kegiatan yang kompetitif seperti lomba menulis dan sebagainya. Buatlah kegiatan yang tak dapat diperoleh di bangku kuliah agar mengacu mahasiswa untuk berpikir kreatif, inovatif, dan cerdas. Kegiatan-kegiatan tersebut nantinya tidak hanya akan bermanfaat bagi diri mahasiswa sendiri, tapi juga bagi lingkungan di sekitarnya.

Kedua, munculnya tanggapan miris di kalangan mahasiswa sendiri bahwa organisasi menghambat prestasi akademik. Banyak yang enggan berorganisasi lantaran melihat rekannya yang berorganisasi mengalami penurunan dalam prestasi akademik, sehingga muncul anggapan bahwa organisasi menghambat mahasiswa dalam menyelesaikan studinya. Padahal, sejumlah organisasi kemahasiswaan telah menetapkan indeks prestasi akademik tertentu atau jumlah SKS yang harus dilulusi sebagai prasyarat menjadi pengurus. Ini yang perlu ditegakkan lagi.

Ketiga, ada persepsi publik yang terbangun saat ini bahwa pengurus lembaga kemahasiswaan hanya memiliki bakat demonstrasi. Image ini muncul dari sejumlah pemberitaan media massa bahwa umumnya aksi demonstrasi menyusahkan masyarakat misalnya pemblokiran jalan dan sebagainya. Apalagi jika demonstrasi yang digelar berakhir bentrok.

Seharusnya kita tetap optimis, tetap penuh harapan, suatu saat akan ada perubahan ke arah yang lebih baik. Memang betul, kenyataan belum tentu sesuai harapan.Tapi yang pasti kalau kita terus menerus putus asa, apatis, keadaan tidak akan berubah menjadi lebih baik.

Masa untuk beradaptasi dilingkungan kampus sering disebut sebagai masa orientasi. Masa orientasi ini biasa dilakukan diawal masuk tahun ajaran baru untuk mahasiswa baru. Di Sekolah Tinggi Teknologi Nuklir – Badan Tenaga Nuklir Nasional (STTN-BATAN) masa orientasi mahasiswa disebut dengan Pekan Orientasi Studi Terpadu atau disingkat menjadi POSTER. Serangkaian kegiatan Poster adalah mulai dari PraPoster, Poster dan  Makrab Poster. Yang dimaksut dengan Pekan Orientasi Studi Terpadu adalah waktu yang diberikan kepada mahasiswa baru untuk beradaptasi/menyesuaikan diri dengan pendekatan pembelajaran yang mengutamakan proses agar mahasiswa baru dapat mengetahui konsep-konsep tentang perkuliahan yang akan dijalani dan peraturan-peraturan yang berlaku di lingkungan STTN-BATAN. POSTER 2011 ini mengusung tema :
”MENUMBUHKAN KEBEBASAN BERPIKIR KREATIF DAN BERDISIPLIN DALAM MENGEMBANGAKAN IPTEK NUKLIR DENGAN MENJUNJUNG TINGGI  TOTALITAS DAN LOYALITAS YANG BERLANDASKAN IMAN DAN TAQWA”.

Kegiatan Pra Poster dan Poster telah terlaksana pada tanggal 7 September dan 15,16,17 September 2011 yang lalu. Banyak sekali kegiatan yang diselenggarakan oleh Panitia Poster 2011, mulai dari pemberian tugas-tugas baik kelompok maupun individu yang bertujuan agar mahasiswa baru bisa berfikir kreatif dan inovatif dalam mengenbangkan iptek nuklir dan juga agar mereka terbiasa dengan tugas yang akan mereka dapatkan selama proses kuliah berlangsung , Ceramah-ceramah umum yang diberikan dari pihak STTN-BATAN maupun dari Guskamtib PTAPB yang bertujuan agar mahasiswa mengetahui sisitem birokrasi di lingkungan kampus dan juga paham dengan aturan-aturan yang berlaku baik itu di dalam kampus maupun di lingkup PTAPB Yogyakarta.
Alhamdulillah, banyak kami ucapkan terimakasih kepada seluruh Panitia Poster 2011 yang dengan gigih, semangat,ke ikhlasan dan komitmennya sehingga kegiatan Poster berlangsung dengan lancar tanpa suatu halangan yang berarti. Semoga semua apa yang telah dilakukan menjadi tambahan catatan amal kebaikan. Amin..

Sistem keselamatan yang dipergunakan pada Reaktor Kartini berdasar pada prinsip defense in depth yaitu:

1. Lapisan pertahanan dasar
2. Lapisan pencegahan gangguan
3. Lapisan pembatasan akibat gangguan

Lapisan Pertahanan Dasar

Lapisan pertahanan dasar menggunakan sistem kendali daya untuk mengatasi gangguan-gangguan transient dan sistem catu otomatis air pendingin primer untuk mengatasi kehilangan air pendingin primer. Informasi daya diperoleh dari besaran fluks netron rata-rata yang berbanding lurus dengan daya. Fluks netron rata-rata diukur dengan detektor CIC.

Operasi reaktor dapat dikendalikan oleh operator secara manual atau otomatis. Pengendalian daya otomatis berbasis komputer mempunyai pengaman berupa watch-dog timer dari komputer yang dihubungkan dengan trip reaktor serta pengendalian manual dari sistem hardwired yang secara otomatis berfungsi jika terjadi trip.

Air pendingin primer dimonitor melalui tinggi permukaan air tangki reaktor dan dicatu secara otomatis jika tinggi permukaannya telah mencapai batas minimum yang ditentukan.

Lapisan Pencegahan Gangguan

Lapisan ini fungsinya adalah membuat reaktor mati (scram) apabila sistem proteksi reaktor diaktuasi oleh sinyal trip, yaitu:

1. Tegangan tinggi (HV) dari detektor FC berubah  ± 10% dari tegangan   operasinya (± 525V)
2. Pada saat star-up sumber neutron berada diluar teras (level 1)
3. % daya logaritmis menunjukkan 110%
4. Periode menunjukkan < 7 detik.

Monitor daya dari aras (level) sumber netron hingga operasi daya dilakukan oleh dua unit kanal daya log  yang masing-masing terdiri dari detektor Fission Chamber (FC) serta sistem pencacah dan sistem Campbell, keduanya buatan General Atomic. Kedua kanal daya log tersebut adalah NLW-2 yang menggunakan rangkaian analog dan NM1000 yang menggunakan  software dengan basis mikroprosesor Z-80.

Pada sistem NLW2 semua sinyal trip dibangkitkan secara hardware. Selain keandalan hardwire system, NLW2 telah terbukti andal selama operasi reaktor hingga saat ini. Dengan pertimbangan tersebut, maka sistem NLW2 dipergunakan sebagai salah satu bagian dari sistem proteksi reaktor.

NP1000 kanal daya linier yang menggunakan detektor CIC yang menggunakan hardwire untuk membangkitkan sinyal trip. NP1000 ini dipergunakan juga sebagai bagian dari sistem proteksi reaktor.

Slave computer dipergunakan untuk akuisisi safety related parameter, oleh karena itu keberadaannya selama operasi perlu dimonitor dan dihubungkan dengan sistem trip.

Selain sinyal trip yang mampu mengaktuasi scram secara otomatis, sistem proteksi reaktor dilengkapi juga dengan sistem yang bekerja secara manual. Pada sistem manual tersebut aktuasi scram dilakukan oleh operator.

Lapisan Pembatasan Akibat Gangguan

Cara penanggulangan akibat gangguan kesetimbangan bahang (heat), baik berupa gangguan transient maupun kehilangan air pendingin perlu dipersiapkan.

Gangguan transient dapat dibatasi oleh sifat bahan bakar reaktor tipe TRIGA yang memiliki reaktivitas negatip cukup besar, oleh karena sifat tersebut maka daya reaktor akan turun dengan sendirinya jika terjadi gangguan transient. Gangguan transient ini misalnya akibat batang kendali naik secara tidak terkendali dan sistem proteksi reaktor tidak berfungsi.

Kehilangan air pendingin terjadi jika ada kebocoran di kalang primer. Andai sistem proteksi reaktor tidak berfungsi, maka tinggi air tangki reaktor turun dan kemudian berhenti pada ketinggian lubang anti-syphon di bagian keluaran pipa pendingin primer (keluaran air pendingin dari tangki reaktor).

Scram

Pada prinsipnya sistem scram reaktor bekerja untuk memutus arus elektromagnet pemegang batang kendali. Batas setiap parameter yang telah ditentukan sebagai batas keselamatan, harus dipergunakan untuk mengaktuasi pemutusan arus tersebut.

Manual scram

Tombol manual scram bila ditekan akan mengakibatkan terputusnya arus ketiga pemegang batang kendali. Manual scram ini dapat dilakukan bersama-sama untuk ketiga batang kendali atau dapat pula dilakukan satu per satu.

Trip

Rangkaian trip dipergunakan untuk memonitor suatu besaran yang dibatasi dan akan mengubah status trip apabila besaran yang dimonitor berada diluar batas-batas yang telah ditentukan. Batas-batas untuk trip Reaktor Kartini adalah sebagai berikut:

• Trip Watch-Dog

Terdapat pada komputer pembantu untuk akuisisi parameter keselamatan. Watch-Dog aktif jika eksekusi program komputer terhenti.

• Trip Catu Daya Tegangan Tinggi CIC

Memonitor jika terjadi kegagalan tegangan tinggi yang digunakan untuk mencatu detektor CIC.

• Trip daya maksimum

Untuk memonitor jika daya reaktor mencapai 110%

• Trip Catu Daya Tegangan Tinggi FC

Untuk memonitor jika terjadi kegagalan tegangan tinggi yang digunakan untuk mencatu detektor FC

• Trip periode

Terjadi trip bila periode kurang dari 7 detik

• Trip aras sumber

Untuk memonitor apakah sumber netron sudah berada pada tempatnya. Trip terjadi bila sumber netron tidak berada pada tempatnya atau bila pulsa dari pre-amp. kurang dari 4 pulsa/detik.

• Trip aras atas

Trip bekerja bila daya reaktor menunjukkan 110%

• Trip manual

 Gambar 1. Diagram logika sistem trip reaktor Kartini

Sistem Saling Kunci (interlock)

Sistem interlok akan menyebabkan reaktor selalu berada dalam keadaan scram atau batang kendali tidak dapat dinaikkan apabila kondisi-kondisi yang dikendalikan oleh sistem ini tidak dipenuhi.

Interlok Kunci Daya Magnet

Batang kendali hanya dapat dinaikkan apabila kunci daya magnet dimasukkan ke lubang kunci dan berada di posisi ON. Selama kunci tidak berada pada tempatnya, tombol-tombol UP/DOWN tidak dapat difungsikan sehingga reaktor selalu berada dalam keadaan aman.

Interlok Sumber

Untuk mengoperasikan reaktor, sumber neutron luar harus berada di dalam teras reaktor. Apabila pada saat reaktor tidak dioperasikan dan sumber ini berada di luar teras, tingkat fluks neutron/daya reaktor akan amat rendah. NM-1000 mendeteksi hal ini dan memberikan sinyal interlok sumber (Rod Withdrawal Prohibit, RWP) kepada rangkaian scram sehingga reaktor tidak dapat dioperasikan. Hal ini akan mencegah kenaikan daya reaktor yang tak terkendali, karena jika reaktor ternyata sudah   dimulai-jalankan (startup) walaupun sumber neutron masih berada di luar teras, maka berarti jumlah neutron awal sudah terlampau tinggi, yang menunjukkan bahwa reaktivitas lebih reaktor terlalu tinggi. Hal lain adalah dengan mengingat bahwa di dalam teras reaktor akan selalu terdapat sejumlah neutron yang berasal dari peluruhan inti hasil fisi. Apabila detektor neutron tidak dapat mendeteksi neutron-neutron tersebut maka berarti ia mengalami kerusakan/kegagalan.

Interlok Gerakan Naik Batang Kendali

Jika dua atau lebih tombol UP ditekan secara bersama-sama, batang-batang kendali akan tetap diam pada posisi mereka semula. Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya kenaikan daya yang terlampau cepat, yang akan menyebabkan scram terjadi.

Sumber : Materi Kuliah Keselamatan Reaktor STTN-BATAN Yogyakrta

]]> http://bem.sttn-batan.ac.id/artikel/kenukliran/sistem-proteksi-reaktor.html/feed 0 http://bem.sttn-batan.ac.id/artikel/kenukliran/uu-no-10-tahun-1997-tentang-ketenaganukliran.html http://bem.sttn-batan.ac.id/artikel/kenukliran/uu-no-10-tahun-1997-tentang-ketenaganukliran.html#comments Fri, 25 Nov 2011 21:50:36 +0000 Admin BEM http://bem.sttn-batan.ac.id/?p=551 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 10 TAHUN 1997

TENTANG

KETENAGANUKLIRAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

1. bahwa ketenaganukliran menyangkut kehidupan dan keselamatan orang banyak, oleh karena itu harus dikuasai oleh negara, yang pemanfaatannya bagi pembangunan nasional ditujukan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
2. bahwa perkembangan dan pemanfaatan tenaga nuklir dalam berbagai bidang kehidupan manusia di dunia sudah demikian maju sehingga pemanfaatan dan pengembangannya bagi pembangunan nasional yang berkesinambungan dan berwawasan lingkungan perlu ditingkatkan dan diperluas untuk ikut meningkatkan kesejahteraan dan daya saing bangsa;
3. bahwa demi keselamatan, keamanan, ketenteraman, kesehatan pekerja dan anggota masyarakat, dan perlindungan terhadap lingkungan hidup, pemanfaatan tenaga nuklir dilakukan secara tepat dan hati-hati serta ditujukan untuk maksud damai dan keuntungan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat;
4. bahwa karena sifat tenaga nuklir selain dapat memberikan manfaat juga dapat menimbulkan bahaya radiasi, maka setiap kegiatan yang berkaitan dengan tenaga nuklir harus diatur dan diawasi oleh Pemerintah;
5. bahwa Undang-undang Nomor 31 Tahun 1964 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Tenaga Atom sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan;
6. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, dipandang perlu membentuk Undang-undang tentang Ketenaganukliran;

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2831);

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG KETENAGANUKLIRAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan :

1. Ketenaganukliran adalah hal yang berkaitan dengan pemanfaatan, pengembangan, dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi nuklir serta pengawasan kegiatan yang berkaitan dengan tenaga nuklir.
2. Tenaga nuklir adalah tenaga dalam bentuk apa pun yang dibebaskan dalam proses transformasi inti, termasuk tenaga yang berasal dari sumber radiasi pengion.
3. Radiasi pengion adalah gelombang elektromagnetik dan partikel bermuatan yang karena energi yang dimilikinya mampu mengionisasi media yang dilaluinya.
4. Pemanfaatan adalah kegiatan yang berkaitan dengan tenaga nuklir yang meliputi penelitian, pengembangan, penambangan, pembuatan, produksi, pengangkutan, penyimpanan, pengalihan, ekspor, impor, penggunaan, dekomisioning, dan pengelolaan limbah radioaktif untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
5. Bahan nuklir adalah bahan yang dapat menghasilkan reaksi pembelahan berantai atau bahan yang dapat diubah menjadi bahan yang dapat menghasilkan reaksi pembelahan berantai.
6. Bahan galian nuklir adalah bahan dasar untuk pembuatan bahan bakar nuklir.
7. Bahan bakar nuklir adalah bahan yang dapat menghasilkan proses transformasi inti berantai.
8. Limbah radioaktif adalah zat radioaktif dan bahan serta peralatan yang telah terkena zat radioaktif atau menjadi radioaktif karena pengoperasian instalasi nuklir yang tidak dapat digunakan lagi.
9. Zat radioaktif adalah setiap zat yang memancarkan radiasi pengion dengan aktivitas jenis lebih besar dari pada 70 kBq/kg (2 nCi/g).
10. Pengelolaan limbah radioaktif adalah pengumpulan, pengelompokan, pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, dan/atau pembuangan limbah radioaktif.
11. Radioisotop adalah isotop yang mempunyai kemampuan untuk memancarkan radiasi pengion.
12. Instalasi nuklir adalah :

1. reaktor nuklir;
2. fasilitas yang digunakan untuk pemurnian, konversi, pengayaan bahan nuklir, fabrikasi bahan bakar nuklir dan/atau pengolahan ulang bahan bakar nuklir bekas; dan/atau
3. fasilitas yang digunakan untuk menyimpan bahan bakar nuklir dan bahan bakar nuklir bekas.

13. Reaktor nuklir adalah alat atau instalasi yang dijalankan dengan bahan bakar nuklir yang dapat menghasilkan reaksi inti berantai yang terkendali dan digunakan untuk pembangkitan daya, atau penelitian, dan/atau produksi radioisotop.
14. Dekomisioning adalah suatu kegiatan untuk menghentikan beroperasinya reaktor nuklir secara tetap, antara lain, dilakukan pemindahan bahan bakar nuklir dari teras reaktor, pembongkaran komponen reaktor, dekontaminasi, dan pengamanan akhir.
15. Kecelakaan nuklir adalah setiap kejadian atau rangkaian kejadian yang menimbulkan kerugian nuklir.
16. Kerugian nuklir adalah setiap kerugian yang dapat berupa kematian, cacat, cedera atau sakit, kerusakan harta benda, pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang ditimbulkan oleh radiasi atau gabungan radiasi dengan sifat racun, sifat mudah meledak, atau sifat bahaya lainnya sebagai akibat kekritisan bahan bakar nuklir dalam instalasi nuklir atau selama pengangkutan, termasuk kerugian sebagai akibat tindakan preventif dan kerugian sebagai akibat atau tindakan untuk pemulihan lingkungan hidup.
17. Pengusaha instalasi nuklir adalah orang perseorangan atau badan hukum yang bertanggung jawab dalam pengoperasian instalasi nuklir.
18. Pihak ketiga adalah orang atau badan yang menderita kerugian nuklir, tidak termasuk pengusaha instalasi nuklir dan pekerja instalasi nuklir yang menurut struktur organisasi berada di bawah pengusaha instalasi nuklir.

Pasal 2

(1) Bahan nuklir terdiri atas :

1. bahan galian nuklir,
2. bahan bakar nuklir, dan
3. bahan bakar nuklir bekas.

(2) Bahan nuklir dikuasai oleh Negara dan pemanfaatannya diatur dan diawasi oleh Pemerintah.

BAB II

KELEMBAGAAN

Pasal 3

(1) Pemerintah membentuk Badan Pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden, yang bertugas melaksanakan pemanfaatan tenaga nuklir.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Pelaksana menyelenggarakan penelitian dan pengembangan, penyelidikan umum, eksplorasi dan eksploitasi bahan galian nuklir, produksi bahan baku untuk pembuatan dan produksi bahan bakar nuklir, produksi radioisotop untuk keperluan penelitian dan pengembangan, dan pengelolaan limbah radioaktif.

Pasal 4

(1) Pemerintah membentuk Badan Pengawas yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden, yang bertugas melaksanakan pengawasan terhadap segala kegiatan pemanfaatan tenaga nuklir.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Pengawas menyelenggarakan peraturan, perizinan, dan inspeksi.

Pasal 5

Pemerintah membentuk Majelis Pertimbangan Tenaga Nuklir yang bertugas memberikan saran dan pertimbangan mengenai pemanfaatan tenaga nuklir.

Pasal 6

Kedudukan, tugas pokok, fungsi, susunan, dan tata kerja lembaga-lembaga, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden.

Pasal 7

Pemerintah dapat membentuk Badan Usaha Milik Negara yang berkaitan dengan pemanfaatan tenaga nuklir secara komersial.

BAB III

PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Pasal 8

(1) Penelitian dan pengembangan tenaga nuklir harus diselenggarakan dalam rangka penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi nuklir untuk keselamatan, keamanan, ketenteraman, dan kesejahteraan rakyat.

(2) Penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan terutama oleh dan menjadi tanggung jawab Badan Pelaksana.

(3) Penelitian dan pengembangan mengenai keselamatan nuklir perlu diperhatikan untuk mengurangi dampak negatif pemanfaatan tenaga nuklir.

(4) Dalam menyelenggarakan penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Pelaksana dapat bekerja sama dengan instansi dan badan lain.

BAB IV

PENGUSAHAAN

Pasal 9

(1) Penyelidikan umum, eksplorasi, dan eksploitasi bahan galian nuklir hanya dilaksanakan oleh Badan Pelaksana.

(2) Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja sama dengan Badan Usaha Milik Negara, koperasi, badan swasta, dan/atau badan lain.

Pasal 10

(1) Produksi dan/atau pengadaan bahan baku untuk pembuatan bahan bakar nuklir hanya dilaksanakan oleh Badan Pelaksana.

(2) Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja sama dengan Badan Usaha Milik Negara, koperasi, dan/atau badan swasta.

Pasal 11

(1) Produksi bahan bakar nuklir nonkomersial dilaksanakan oleh Badan Pelaksana.

(2) Produksi bahan bakar nuklir komersial dilaksanakan oleh Badan Usaha Milik Negara, koperasi, dan/atau badan swasta.

Pasal 12

(1) Produksi radioisotop nonkomersial dilaksanakan oleh Badan Pelaksana.

(2) Produksi radioisotop komersial dilaksanakan oleh Badan Usaha Milik Negara, koperasi, dan/atau badan swasta.

Pasal 13

(1) Pembangunan, pengoperasian, dan dekomisioning reaktor nuklir nonkomersial dilaksanakan oleh Badan Pelaksana.

(2) Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja sama dengan instansi pemerintah lainnya dan perguruan tinggi negeri.

(3) Pembangunan, pengoperasian, dan dekomisioning reaktor nuklir komersial dilaksanakan oleh Badan Usaha Milik Negara, koperasi, dan/atau badan swasta.

(4) Pembangunan reaktor nuklir komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang berupa pembangkit listrik tenaga nuklir, ditetapkan oleh Pemerintah setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

BAB V

PENGAWASAN

Pasal 14

(1) Pengawasan terhadap pemanfaatan tenaga nuklir dilaksanakan oleh Badan Pengawas.

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui peraturan, perizinan, dan inspeksi.

Pasal 15

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ditujukan untuk :

1. terjaminnya kesejahteraan, keamanan, dan ketenteraman masyarakat;
2. menjamin keselamatan dan kesehatan pekerja dan anggota masyarakat serta perlindungan terhadap lingkungan hidup;
3. memelihara tertib hukum dalam pelaksanaan pemanfaatan tenaga nuklir;
4. meningkatkan kesadaran hukum pengguna tenaga nuklir untuk menimbulkan budaya keselamatan di bidang nuklir;
5. mencegah terjadinya perubahan tujuan pemanfaatan bahan nuklir; dan
6. menjamin terpeliharanya dan ditingkatkannya disiplin petugas dalam pelaksanaan pemanfaatan tenaga nuklir.

Pasal 16

(1) Setiap kegiatan yang berkaitan dengan pemanfaatan tenaga nuklir wajib memperhatikan keselamatan, keamanan, dan ketenteraman, kesehatan pekerja dan anggota masyarakat, serta perlindungan terhadap lingkungan hidup.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 17

(1) Setiap pemanfaatan tenaga nuklir wajib memiliki izin, kecuali dalam hal-hal tertentu yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

(2) Pembangunan dan pengoperasian reaktor nuklir dan instalasi nuklir lainnya serta dekomisioning reaktor nuklir wajib memiliki izin.

(3) Syarat-syarat dan tata cara perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 18

(1) Setiap izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dikenakan biaya.

(2) Besar biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.

Pasal 19

(1) Setiap petugas yang mengoperasikan reaktor nuklir dan petugas tertentu di dalam instalasi nuklir lainnya dan di dalam instalasi yang memanfaatkan sumber radiasi pengion wajib memiliki izin.

(2) Persyaratan untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Badan Pengawas.

Pasal 20

(1) Inspeksi terhadap instalasi nuklir dan instalasi yang memanfaatkan radiasi pengion dilaksanakan oleh Badan Pengawas dalam rangka pengawasan terhadap ditaatinya syarat-syarat dalam perizinan dan peraturan perundang-undangan di bidang keselamatan nuklir.

(2) Inspeksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh inspektur yang diangkat dan diberhentikan oleh Badan Pengawas.

(3) Inspeksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkala dan sewaktu-waktu.

Pasal 21

Badan Pengawas melakukan pembinaan berupa bimbingan dan penyuluhan mengenai pelaksanaan upaya yang menyangkut keselamatan dan kesehatan pekerja, dan anggota masyarakat serta perlindungan terhadap lingkungan hidup.

BAB VI

PENGELOLAAN LIMBAH RADIOAKTIF

Pasal 22

(1) Pengelolaan limbah radioaktif dilaksanakan untuk mencegah timbulnya bahaya radiasi terhadap pekerja, anggota masyarakat, dan lingkungan hidup.

(2) Limbah radioaktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan dalam jenis limbah radioaktif tingkat rendah, tingkat sedang, dan tingkat tinggi.

Pasal 23

(1) Pengelolaan limbah radioaktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dilaksanakan oleh Badan Pelaksana.

(2) Dalam melaksanakan pengelolaan limbah radioaktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Pelaksana dapat bekerja sama dengan atau menunjuk Badan Usaha Milik Negara, koperasi, dan/atau badan swasta.

Pasal 24

(1) Penghasil limbah radioaktif tingkat rendah dan tingkat sedang wajib mengumpulkan, mengelompokkan, atau mengolah dan menyimpan sementara limbah tersebut sebelum diserahkan kepada Badan Pelaksana, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23.

(2) Penghasil limbah radioaktif tingkat tinggi wajib menyimpan sementara limbah tersebut dalam waktu sekurang-kurangnya selama masa operasi reaktor nuklir.

Pasal 25

(1) Badan Pelaksana menyediakan tempat penyimpanan lestari limbah radioaktif tingkat tinggi.

(2) Penentuan tempat penyimpanan lestari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pemerintah setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Pasal 26

(1) Penyimpanan limbah radioaktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dan Pasal 25 ayat (1) dikenakan biaya.

(2) Besar biaya penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.

Pasal 27

(1) Pengangkutan dan penyimpanan limbah radioaktif wajib memperhati-kan keselamatan pekerja, anggota masyarakat, dan lingkungan hidup.

(2) Ketentuan tentang pengelolaan limbah radioaktif, termasuk pengangkutan dan penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VII

PERTANGGUNGJAWABAN KERUGIAN NUKLIR

Pasal 28

Pengusaha instalasi nuklir wajib bertanggung jawab atas kerugian nuklir yang diderita oleh pihak ketiga yang disebabkan oleh kecelakaan nuklir yang terjadi dalam instalasi nuklir tersebut.

Pasal 29

(1) Dalam hal terjadi kecelakaan nuklir selama pengangkutan bahan bakar nuklir atau bahan bakar nuklir bekas, yang bertanggung jawab atas kerugian nuklir yang diderita oleh pihak ketiga adalah pengusaha instalasi nuklir pengirim.

(2) Pengusaha instalasi nuklir pengirim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengalihkan tanggung jawabnya kepada pengusaha instalasi nuklir penerima atau pengusaha pengangkutan, jika secara tertulis telah diperjanjikan.

Pasal 30

(1) Apabila pertanggungjawaban kerugian nuklir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 melibatkan lebih dari satu pengusaha instalasi nuklir dan tidak mungkin menentukan secara pasti bagian kerugian nuklir yang disebabkan oleh tiap-tiap pengusaha instalasi nuklir tersebut, pengusaha tersebut bertanggung jawab secara bersama-sama.

(2) Pertanggungjawaban tiap-tiap pengusaha instalasi nuklir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak melebihi batas jumlah pertanggung-jawabannya.

Pasal 31

Apabila dalam suatu lokasi terdapat beberapa instalasi nuklir yang dikelola oleh satu pengusaha instalasi nuklir, pengusaha tersebut harus bertanggung jawab atas setiap kerugian nuklir yang disebabkan oleh setiap instalasi nuklir.

Pasal 32

Pengusaha instalasi nuklir tidak bertanggung jawab terhadap kerugian nuklir yang disebabkan oleh kecelakaan nuklir yang terjadi karena akibat langsung dari pertikaian atau konflik bersenjata internasional atau non-internasional atau bencana alam dengan tingkat yang luar biasa yang melampui batas rancangan persyaratan keselamatan yang telah ditetapkan oleh Badan Pengawas.

Pasal 33

(1) Apabila pengusaha instalasi nuklir setelah melaksanakan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dapat membuktikan bahwa pihak ketiga yang menderita kerugian nuklir disebabkan oleh kesengajaan penderita sendiri, pengusaha tersebut dapat dibebaskan dari tanggung jawabnya untuk membayar seluruh atau sebagian kerugian yang diderita.

(2) Pengusaha instalasi nuklir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak untuk menuntut kembali ganti rugi yang telah dibayarkan kepada pihak ketiga yang melakukan kesengajaan.

Pasal 34

(1) Pertanggungjawaban pengusaha instalasi nuklir terhadap kerugian nuklir paling banyak Rp 900.000.000.000,00 (sembilan ratus miliar rupiah) untuk setiap kecelakaan nuklir, baik untuk setiap instalasi nuklir maupun untuk setiap pengangkutan bahan bakar nuklir atau bahan bakar nuklir bekas.

(2) Besar batas pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Presiden.

(3) Jumlah pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya digunakan untuk pembayaran kerugian nuklir, tidak termasuk bunga dan biaya perkara.

(4) Batas pertanggungjawaban pengusaha instalasi nuklir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 35

(1) Pengusaha instalasi nuklir wajib mempertanggungkan pertanggung-jawabannya sebesar jumlah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) melalui asuransi atau jaminan keuangan lainnya.

(2) Ketentuan tentang kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga bagi pengusaha instalasi nuklir penerima atau pengusaha pengangkutan.

(3) Apabila dalam suatu lokasi terdapat beberapa instalasi nuklir yang dikelola oleh satu pengusaha instalasi nuklir, pengusaha tersebut wajib mempertanggungkan pertanggungjawabannya untuk setiap instalasi yang dikelolanya.

Pasal 36

(1) Apabila jumlah pertanggungan berkurang karena telah digunakan untuk membayar kerugian nuklir, pengusaha instalasi nuklir wajib menjaga agar jumlah pertanggungan tetap sesuai dengan jumlah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2).

(2) Apabila perjanjian pertanggungan telah berakhir atau batal karena suatu sebab lain, pengusaha instalasi nuklir tersebut wajib segera memperbaharui perjanjian pertanggungannya.

(3) Apabila pengusaha instalasi nuklir belum memperbaharui perjanjian pertanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan terjadi kecelakaan nuklir, pengusaha tersebut tetap bertanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dan Pasal 35.

Pasal 37

(1) Ketentuan tentang pertanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 tidak berlaku bagi instansi pemerintah yang bukan Badan Usaha Milik Negara.

(2) Penggantian kerugian nuklir akibat kecelakaan nuklir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden.

Pasal 38

(1) Perusahaan asuransi yang menanggung ganti rugi nuklir yang disebabkan kecelakaan nuklir wajib melakukan pembayaran ganti rugi paling lama 7 (tujuh) hari setelah diterbitkan pernyataan adanya kecelakaan nuklir oleh Badan Pengawas.

(2) Pernyataan Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diterbitkan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak terjadinya kecelakaan nuklir.

Pasal 39

(1) Hak menuntut ganti rugi akibat kecelakaan nuklir kadaluwarsa apabila tidak diajukan dalam waktu 30 (tiga puluh) tahun terhitung sejak diterbitkan pernyataan Badan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38.

(2) Apabila kerugian nuklir akibat kecelakaan nuklir melibatkan bahan nuklir yang dicuri, hilang, atau ditelantarkan, maka jangka waktu untuk menuntut ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dari saat terjadinya kecelakaan nuklir dengan ketentuan jangka waktu itu tidak boleh melebihi 40 (empat puluh) tahun terhitung sejak bahan nuklir dicuri, hilang, atau ditelantarkan.

(3) Hak untuk menuntut ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun setelah penderita mengetahui atau patut mengetahui kerugian nuklir yang diderita dan pengusaha instalasi nuklir yang bertanggung jawab dengan ketentuan jangka waktu tersebut tidak boleh melebihi jangka waktu yang ditetapkan pada ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 40

Pengadilan Negeri yang berwenang memeriksa dan mengadili tuntutan ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 adalah sebagai berikut :

1. Pengadilan Negeri tempat kecelakaan nuklir terjadi; atau
2. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam hal terjadi kecelakaan nuklir selama pengangkutan bahan bakar nuklir atau bahan bakar nuklir bekas di luar wilayah negara Republik Indonesia.

BAB VIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 41

(1) Barang siapa membangun, mengoperasikan, atau melakukan dekomisioning reaktor nuklir tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(2) Barang siapa melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menimbulkan kerugian nuklir dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(3) Dalam hal tidak mampu membayar denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), terpidana dipidana dengan kurungan paling lama 1 (satu) tahun.

Pasal 42

(1) Barang siapa melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

(2) Dalam hal tidak mampu membayar denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terpidana dipidana dengan kurungan paling lama 6 (enam) bulan.

Pasal 43

(1) Barang siapa melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

(2) Dalam hal tidak mampu membayar denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terpidana dipidana dengan kurungan paling lama 1 (satu) tahun.

Pasal 44

(1) Barang siapa melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) untuk penghasil limbah radioaktif tingkat tinggi dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

(2) Barang siapa melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) untuk penghasil limbah radioaktif tingkat rendah dan tingkat sedang dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

(3) Dalam hal tidak mampu membayar denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), terpidana dipidana dengan kurungan paling lama 1 (satu) tahun.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 45

Pada saat mulai berlakunya undang-undang ini semua peraturan pelaksanaan yang berhubungan dengan tenaga atom tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan undang-undang ini.

Pasal 46

Badan Tenaga Atom Nasional dan lembaga lain tetap melakukan fungsinya sampai dibentuk lembaga baru berdasarkan undang-undang ini.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

Pada saat mulai berlakunya undang-undang ini, Undang-undang Nomor 31 Tahun 1964 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Tenaga Atom dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 48

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

  LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1997 NOMOR 23

Prinsip kerja
Sebuah OLED terdiri dari lapisan bahan organik yang terletak di antara dua elektroda, yaitu anoda dan katoda, semua diletakkan di atas substrat. Molekul-molekul organik elektrik konduktif sebagai hasil dari delokalisasi dari elektron pi disebabkan oleh konjugasi atas semua atau bagian dari molekul. Bahan-bahan ini memiliki tingkat konduktivitas mulai dari isolator ke konduktor, dan karena itu dianggap semikonduktor organik. Orbital molekul kosong tertinggi dan terendah ( HOMO dan LUMO ) dari semikonduktor organik analog dengan valensi dan konduksi dari semikonduktor anorganik.
Awalnya, polimer OLED yang paling dasar terdiri dari lapisan organik tunggal. Salah satu contoh adalah perangkat pemancar cahaya pertama kali yang disintesis oleh JH Burroughes et al., yang melibatkan satu lapisan poli (phenylene vinylene) . Namun lapisan-lapisan OLED dapat dibuat dengan dua atau lebih lapisan yang dapat meningkatkan efisiensi perangkat. Seperti halnya sifat konduktif, bahan yang berbeda dapat dipilih untuk membantu injeksi yang dikenakan elektroda dengan menyediakan profil elektronik yang lebih atau memblokir perubahaan injeksi dari elektroda yang berlawanan dan terbuang. OLED yang terbaru, banyak menggabungkan struktur bilayer sederhana terdiri dari lapisan konduktif dan lapisan pemancar.
Selama operasi, tegangan diterapkan di seluruh OLED sehingga anoda positif dapat merespect katoda. Saat elektron mengalir melalui perangkat dari katoda ke anoda, seperti elektron yang disuntikkan ke dalam LUMO dari lapisan organik pada katoda dan ditarik dari HOMO di anoda. Proses terakhir ini dapat digambarkan sebagai injeksi lubang elektron ke HOMO itu. Kekuatan elektrostatik membawa elektron dan lubang ke sisi yang lain dan bergabung kembali membentuk exciton , keadaan terikat elektron dan lubang. Hal ini terjadi di dekat lapisan pemancar, karena dalam lubang semikonduktor organik umumnya lebih berpindah daripada elektron. Peluruhan hasil keadaan tereksitasi dalam relaksasi tingkat energi elektron, disertai dengan emisi radiasi yang frekuensi di dalam daerah tampak. Frekuensi radiasi ini tergantung pada celah pita material, dalam hal ini perbedaan energi antara HOMO dan LUMO.
Elektron dan lubang yang fermion dengan setengah integer spin , exciton mungkin dalam keadaan singlet atau keadaan triplet tergantung pada bagaimana spin dari elektron dan lubang yang telah digabungkan. Tiga excitons triplet akan dibentuk untuk setiap exciton singlet. Peluruhan dari triplet (phosphorescence) adalah spin terlarang untuk meningkatkan skala waktu transisi dan membatasi efisiensi internal perangkat fluorescent. Phosphorescence OLED menggunakan interaksi spin-orbit untuk memfasilitasi antar sistem persimpangan antara singlet dan triplet, sehingga memperoleh emisi dari kedua singlet dan triplet dan meningkatkan efisiensi internal.
Indium Timah Oksida (ITO) umumnya digunakan sebagai bahan anoda. Hal ini, transparan untuk cahaya tampak dan memiliki fungsi kerja tinggi yang mempromosikan injeksi lubang ke tingkat HOMO dari lapisan organik. Lapisan konduktif dapat terdiri dari PEDOT (PSS) sebagai tingkat HOMO yang umumnya terletak di antara fungsi kerja ITO dan HOMO. Polimer umumnya digunakan berfungsi mengurangi hambatan energi untuk injeksi lubang. Logam seperti barium dan kalsium sering digunakan untuk katoda karena mereka memiliki rendah fungsi kerja tinggi yang mempromosikan injeksi elektron ke dalam LUMO dari lapisan organik. Logam tersebut reaktif, sehingga membutuhkan capping layer dari aluminium untuk menghindari degradasi.
Perangkat carrier tunggal biasanya digunakan untuk mempelajari kinetika dan mekanisme transportasi yang bertanggung jawab atas bahan organik dan dapat berguna ketika mencoba untuk mempelajari proses transfer energy. Aliran yang melalui perangkat terdiri dari satu jenis pembawa muatan, baik elektron atau lubang, penggabungan tidak terjadi dan tidak ada cahaya yang dipancarkan. Sebagai contoh electron hanya bisa diperoleh dengan mengganti ITO dengan fungsi kerja logam yang lebih rendah yang dapat meningkatkan hambatan energi injeksi lubang. Demikian pula, lubang hanya dapat dibuat dengan menggunakan katoda yang terdiri dari aluminium yang dapat mengakibatkan hambatan energy yang terlalu besar untuk efisien injeksi elektron.
Tampilan OLED bisa menggunakan skema pengalamatan passive-matrix atau aktif-matriks. Active-matrix OLED ( AMOLED ) meminta film transistor backplane yang tipis untuk beralih setiap piksel dan atau menonaktifkannya, dan bisa membuat resolusi yang lebih tinggi dan menampilkan ukuran yang mungkin lebih besar.
Skema dari OLED lapis rangkap:
1. Katoda (-)
2. Memancarkan Layer
3. Emisi radiasi
4. Konduktif Layer
5. Anoda (+)

Sebuah perangkat OLED hijau

Sumber : http://en.wikipedia.org/wiki/Organic_LED

Ketika Anda menyewa hosting berarti, Anda menyiapkan sebuah rumah di Internet. Nah…rumah anda inilah yang disebut dengan domain. Nantinya domain ini akan diarahkan (pointing) ke IP web hosting yg telah disewa. Kalo gampanganya hosting ini adalah sebuah rumah / kantor pada dunia nyata yg hendak anda sewa, sementara domain merupakan alamat dari rumah / kantor tersebut. Jika tidak ada domain / alamat maka, kemungkinan tukang POs Indonesia akan kesulitan mengantar paket surat ke rumah anda.

Hosting ini terbagi kedalam beberapa bagian Shared hosting adalah layanan hosting di mana sebuah sebuah server digunakan bersama-sama dengan pengguna lain. Jadi dalam sebuah shared hosting ini bisa terdiri dari ratusan hingga ribuan pengguna. Akun ini memberikan password dan username yang berbeda antara satu akun dengan akun lainnya. Keuntungan shared hosting adalah harganya yang murah, namun kerugiannya adalah tingkat privasi dan performa yang tidak sebaik hosting dedicated. Dedicated Server adalah layanan hosting dengan menggunakan hosting secara keseluruhan. Satu klien memiliki satu server secara tersendiri. Sehingga performanya jauh lebih baik dibanding dengan shared hosting yg di gunakan secara massa. Hanya saja harganya sangat mahal dibanding dengan shared hosting yg tergolong murah. So….jika ada ingin memulai memiliki website gunakan saja shared hosting murah kami. Virtual Private Server adalah layanan hosting yang memungkinnya klien memiliki server sendiri layaknya Dedicated Server.

Perbedaaannya adalah pada sebuah server dapat terdiri dari beberapa VPS denga OS virtual. Klien dapat melakukan reboot pada VPS tanpa me reboot server utama. Harganya masih lebih mahal dari Shared Hosting namun lebih murah dari Dedicated. Colocation Server adalah layanan penyewaan tempat untuk meletakkan server yang dipergunakan untuk hosting.Semisal anda memiliki komputer sendiri dan ingin di online kan (Server disediakan oleh pelanggan), maka klien membawa komputer server tersebut ke penyedia jasa Colocation Server. Nantinya server anda ini akan diletakkan di data center. hemm….cukup sekian dulu ya tutorial hosting hari ini….lain kali akan kita bahas hal-hal menarik seputar hosting dan domain. jangan lupa bookmark situs ini…

Sumber :www.tutorial.thehostingmurah.com

Lembar Evaluasi Tengah Tahun

Di dalam keluarga pun orang tua hendaknya mencarikan teman yang cocok bagi anak-anak berbakat sehingga ia tidak merasa kesepian dalam hidupnya. Jika ia tidak mendapat teman yang cocok, maka tidak jarang orang tua dan keluarga, menjadi teman pergaulan mereka. Umumnya anak berbakat lebih suka bertanya jawab hal-hal yang mendalam daripada hal-hal yang kecil dan remeh. Kesanggupan orang tua dan keluarga untuk bergaul   dengan anak berbakat akan sangat membantu perkembangan dirinya.

Pendidikan Anak Usia Dini merupakan suatu proses pembinaan tumbuh kembang yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun secara menyeluruh yang mencakup aspek fisik dan non fisik yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani, rohani, motorik, akal fikir, emosional, dan sosial yang tepat dan benar agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Berbagai hasil penelitian menunjukkan bahwa program pendidikan anak usia dini yang berkualitas dapat menciptakan pengaruh dan stimulasi intelektual serta interaksi kemanusiaan yang positif dalam mendukung keberhasilan pendidikan dan kemampuan beradaptasi yang baik di masa depan. Penelitian terbaru juga menunjukkan bahwa keberhasilan anak pada pendidikan lanjutan dan karier di dunia kerja berkorelasi dengan pendidikan usia dini anak